Shadow Economy Menekan Penerimaan Pph, Pemerintah Awasi 4 Sektor Ini

JAKARTA – Pemerintah menegaskan Akansegera memperkuat penegakan hukum dan reformasi administrasi perpajakan guna menekan Karya ekonomi bayangan (shadow economy) yang dinilai merugikan penerimaan Bangsa . Langkah ini menjadi Dibagian Di strategi mencapai target penerimaan Pph 2026 yang ditetapkan tumbuh 13,5%.

Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 4 sektor perekonomian Didalam Karya shadow economy tinggi.Merujuk Di Nota Keuangan RAPBN 2026, keempat sektor dimaksud Antara lain perdagangan eceran, Minuman dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan. Pemerintah Akansegera memfokuskan pengawasan atas keempat sektor tersebut.

Pembantu Pemimpin Negara Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggambarkan shadow economy sebagai Karya ekonomi ilegal yang masih menyumbang masalah Bagi kepatuhan/compliance perpajakan. Baca Juga: Kejar Target Pph Rp2.576 Triliun, PPN 12% Diprediksi Naik Di 2026

“Sebagai shadow economy, sebetulnya Di Di perekonomian kita, kita Akansegera terus (melakukan compliance enforcement plan) baik Sebagai sektor formal maupun informal,” kata Sri Di konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 Di Jakarta, Jumat (15/8).

Pemimpin Negara Prabowo Subianto Sebelumnya Itu menyinggung adanya jutaan hektare perkebunan CPO ilegal yang merugikan Bangsa.
“Ini menciptakan sebuah database Terbaru. Karena Itu kami Akansegera menggunakan lebih banyak enforcement dan reform Di bidang administrasi,” jelas Sri.