Pedang Pemblokiran Komdigi Mengancam Raksasa Dunia: EBay, Nike, Hingga Xbox

JAKARTA – Sebuah ultimatum keras Terbaru saja dilayangkan Dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Bukan kepada perorangan, melainkan kepada tujuh raksasa Dunia yang Di ini beroperasi Bersama nyaman Di Indonesia.

Nama-nama besar seperti eBay, Nike, Xbox, dan Lenovo kini masuk Untuk “daftar hitam” dan diancam Berencana diputus aksesnya Bersama seluruh Daerah Indonesia.

Ini bukan lagi sekadar imbauan. Ini adalah sebuah pertarungan wibawa Di regulator Untuk negeri Bersama korporasi multinasional, Di mana jutaan konsumen Indonesia berada Di Ditengah-tengahnya, menanti Bersama cemas nasib layanan
Unjuk mereka.

Surat Peringatan Telah Dilayangkan

Akar Bersama drama ini adalah Peraturan Pejabat Tingginegara Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Untuk mendaftarkan diri.

Akan Tetapi, Setelahnya sekian lama, tujuh nama besar ini Disorot “membandel” dan belum juga Menunjukkan itikad baik Untuk patuh.

“Sebagai langkah konkret tindak lanjut, Kementerian Komdigi telah menyampaikan surat peringatan kepada tujuh PSE yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran,” kata Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Untuk sebuah pernyataan resmi yang terdengar tegas.

Menurutnya, ini adalah Dibagian Bersama komitmen pemerintah Untuk menciptakan tata kelola digital yang tertib dan, yang terpenting, Untuk melindungi kepentingan Komunitas sebagai User.

Pintu Dialog Sebelumnya ‘Eksekusi’

Di balik ancaman keras ini, Komdigi seolah masih membuka sedikit pintu dialog. Mereka menegaskan bahwa jika ada kendala teknis Untuk proses pendaftaran, mereka siap Menyediakan bimbingan. Ini adalah sebuah “peringatan halus” Sebelumnya “pedang pemblokiran” benar-benar diayunkan.

“Seluruh PSE wajib mematuhi Syarat yang berlaku Untuk terciptanya tata kelola sistem elektronik yang tertib dan bertanggung jawab Di Indonesia,” ucap Alexander.

Ancaman Nyata atau Sekadar Gertak Sambal?

Di sinilah letak pertanyaan kritisnya. Apakah ini adalah sebuah ketegasan yang diperlukan Untuk Menunjukkan kedaulatan digital Indonesia? Ataukah ini adalah sebuah langkah berisiko yang bisa membuat konsumen merugi?