Soal Penurunan Komisi Ojol, Hitung Dampak Panjang Di Ekonomi Digital

JAKARTA – Gelombang Keinginan Didalam pengemudi ojek online (ojol) kembali memuncak Didalam Aksi Massa Aksi Massa besar Ke 20 Mei 2025. Mereka menilai potongan sebesar 20% terlalu memberatkan dan meminta intervensi pemerintah agar komisi diturunkan Untuk Memperbaiki Kesejajaran mereka.

Sejumlah pejabat Bangsa dan ekonom menyerukan agar pemerintah tidak terburu-buru merespons Keinginan secara populis. Mereka mengingatkan bahwa keputusan yang tidak berbasis data dan hanya mengakomodasi satu pihak bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas Di ekosistem digital Indonesia.

Ekosistem ojek online dan layanan pengantaran digital adalah sistem yang sangat kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tidak hanya jutaan mitra pengemudi dan perusahaan Langkah, tetapi juga konsumen, pelaku Usaha Mikro Kecil, regulator, investor, penyedia layanan keuangan, Ekspedisi, Ilmu Pengetahuan, serta mitra Usaha lainnya seperti restoran, toko, gudang, dan bengkel. Setiap intervensi Ke satu titik Untuk ekosistem ini Berpotensi Untuk menimbulkan efek domino yang merugikan banyak sektor.

Baca Juga: Kementerian Usaha Mikro Kecil Komitmen Pererat Kemitraan Pengemudi dan Aplikator Ojek Online

Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha mengatakan, ”Industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi Di 2% Di PDB Indonesia (ITB, 2023). Bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar.”

Agung juga menyoroti dampak sosial Didalam penurunan komisi. “Hilangnya pendapatan pengemudi Akansegera menurunkan daya beli mereka, yang Lalu berdampak Ke sektor Minuman, kebutuhan pokok, hingga layanan keuangan seperti pinjaman dan cicilan,” kata Agung lagi Untuk pernyataan tertulisnya Ke Jakarta, Senin (26/5/2025).

Agung Yudha juga memerinci dampak besar yang terjadi bila komisi dipaksa turun yakni hanya 10–30% mitra pengemudi yang bisa terserap Di lapangan kerja formal. Penurunan Kegiatan ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5%. Di 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan. Dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai Ke sektor lain.

Pejabat Tingginegara Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi Menyambut Baik Keinginan penurunan komisi menjadi 10 persen Didalam penuh kehati-hatian. Dudy Mengungkapkan bahwa aplikator Memperoleh skema potongan yang bervariasi dan pengemudi bebas memilih platform sesuai preferensi.