Menkes Sebut Harga Terapi Ke Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

JAKARTA – Pembantu Kepala Negara Kesejaganan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga Terapi Ke Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga Terapi Ke Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti Pertemuan yang dipimpin Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Yang Berhubungan Bersama alat Kesejaganan dan Terapi-obatan.

Awalnya, Budi berharap harga alat Kesejaganan dan Terapi-obatan dapat disamakan Bersama Bangsa-Bangsa tetangga Indonesia. Sebab, katanya, Pada ini harga alkes dan Terapi-obatan dinilai mahal.

“Pertama, harga alat Kesejaganan dan Terapi-obatan itu bisa sama dong Bersama Bangsa tetangga. Kan Ke kita harga alkes dan Terapi-obatan mahal,” kata Budi Ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Budi menjelaskan, harga Terapi Ke Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan Bersama harga Terapi Ke Malaysia.

“Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga Terapi itu 3 kali, 5 kali dibandingkan Bersama Ke Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen,” jelasnya.

Budi menyebut bahwa harga Terapi tinggi dikarenakan adanya inefisiensi Untuk perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.

“Ada biaya-biaya yang Bisa Jadi harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga,” ungkapnya.

Budi mengaku telah berkomunikasi Bersama asosiasi industri alat Kesejaganan dan Terapi-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga Terapi menjadi lebih murah.

“Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri Untuk negeri. Jangan kalau Produk Impor Produk Internasional Karena Itu bea masuknya 0, tapi Sesudah Itu biaya komponen impornya Lantaran kita komponennya masih Produk Impor justru itu dipajakin. Kan Karena Itu kalau industri Untuk negeri kita bikin pasti, kita tidak Tantangan Lantaran udah ada biaya bea masuk Ke sana,” papar Budi.

“Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan Pembantu Kepala Negara teknisnya harus ngomong Bersama Pembantu Kepala Negara Perindustrian yang nanti ngatur. Sesudah Itu juga kita mengusulkan Di Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang Ke Indonesia kan mahal ya,” pungkasnya.