Dewan Perwakilan Rakyat Minta Menpar Bujuk Prabowo Pakai Danantara Sebagai Promosi Wisata Internasional

Badan promosi Wisata Internasional Indonesia dinilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat mandul Sebab tidak ada Dana. Ketiadaan badan promosi Wisata Internasional dinilai menjadi salah satu faktor penyebab Wisata Internasional Indonesia kalah Untuk Negeri tetangga Di Organisasiregional.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI Evita Nursanty mengatakan RUU Kepariwisataan harus ada perbaikan mendasar agar Indonesia dapat bersaing Bersama Negeri tetangga seperti Thailand dan Malaysia.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Pada ini Di ngebut melakukan pembahasan RUU Kepariwisataan yang harus disahkan tahun ini sesuai Bersama Inisiatif legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025

Salah satu aspek Dilindungi Evita adalah soal Badan Promosi Wisata Internasional Indonesia (BPPI) Untuk revisi RUU Kepariwisataan. Evita menilai, jika badan ini dihapuskan Sebab tidak ada Dana, langkah ini bertentangan Bersama kebutuhan promosi Sebagai Memperbaiki daya saing Wisata Internasional Indonesia.

“Saya dulu pelaku usaha Wisata Internasional itu sudah ada BPPI, tapi kenapa enggak jalan, kan begitu pertanyaan kita, enggak pernah jalan, Sebab Bapak dan Ibu Di pemerintah ini tidak pernah menganggarkan, kita tahulah Dana jor-joran yang diberikan pemerintahan Singapura kepada Singapore Tourism, pemerintah Malaysia kepada Malaysia tourism. Kita tahu kita bisa tanya kok Ibu bisa tinggal kirim orang-orang ibu tanya apa sumber pendanaan daripada tourism mereka, ya pemerintah,” ujarnya.

Evita menyarankan Pejabat Tingginegara Wisata Internasional Widiyanti Putri Sebagai membujuk Pemimpin Negara Prabowo Subianto agar bisa menggunakan dana kelolaan Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sumber pendanaan badan promosi Wisata Internasional. Wisata Internasional Menyediakan devisa yang sangat besar Sebagai Indonesia.

“Nah Untuk mana pemerintah mencari dana ini, efisiensi Dana kan begitu ya Ibu ya. Tetapi Pak Erik Thohir (Pejabat Tingginegara BUMN) tuh bilang kepada Pemimpin Negara ada Rp 300 triliun. Benar kan uang BUMN nih Rp 200 triliun diserahkan Rp 100 triliun dikembalikan kepada BUMN Sebagai sebagai modal kerja kembali. Kenapa Ibu enggak bisa melakukan hal yang sama mengatakan kepada Pemimpin Negara begitu besarnya pemasukan Untuk Wisata Internasional ini devisa Wisata Internasional kita Rp 317 triliun, masak mau bikin promosi Wisata Internasional aja enggak bisa kan aneh gitu Bu,” ujar Evita.

Kementerian Pemuda dan Latihan menurut Evita juga punya badan yang anggarannya Untuk pemerintah. Karena Itu hal yang sama juga bisa diterapkan Sebagai Badan Promosi Wisata Internasional Indonesia.

“Kemarin ya Pak Ketua (Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat), Menpora ada badan itu yang juga anggarannya Untuk satu tempat. Kita cari sama-sama Bu bagaimana ini ya kan ini sekarang ada Danantara Sebagai Penanaman Modal Wisata Internasional ini Penanaman Modal loh ya kan ketika itu menjadi unsur Untuk pendanaan yang Di ini memang menjadi masalah terus,” ujarnya.

Kunjungan turis Asing yang masuk Ke Indonesia memang jauh tertinggal dibanding Negeri tetangga. Thailand tahun lalu kunjungan turis asingnya sudah mencapai 35 juta, Malaysia 25 juta, Sambil Itu Indonesia 13 juta kunjungan.

“Kalau Ibu masih tetap ingin mempertahankan Undang-Undang Wisata Internasional yang sekarang tidak Sebagai Merasakan terobosan-terobosan Memperbaiki apa yang ada Di Di mata kita ini enggak usah dirubah ini Undang-Undang Wisata Internasional menurut saya. Kita ingin bagaimana kita mampu bersaing Bersama
tetangga-tetangga kita Di luar, apa yang kita rasa undang-undang kita Pada ini melemahkan daripada peningkatan Wisata Internasional yuk kita ubah. Kita tahu
Wisata Internasional enggak Akansegera ada artinya sama sekali kalau kita tidak melakukan promosi,” ujarnya.

(ddn/ddn)