Pengurangan Tenaga Kerja 8.400 Karyawan Sritex Disebut Ilegal, Ri KSPI Said Iqbal Ungkap Alasannya

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pemutusan hubungan kerja (Pengurangan Tenaga Kerja) yang dialami ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ) ilegal. KSPI mencatat setidaknya ada 8.400 pekerja yang diberhentikan.

Ri KSPI Said Iqbal menyebut, Pengurangan Tenaga Kerja pekerja Sritex bertentangan Bersama Undang-Undang (Aturantertulis) Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68 Tahun 2024.

“Bersama Sebab Itu Pengurangan Tenaga Kerja Di Sritex adalah ilegal. Ada beberapa alasan yang kita katakan Pengurangan Tenaga Kerja Di Sritex adalah ilegal atau bertentangan Bersama Undang-Undang dan putusan MK,” ujar Said Iqbal Di konferensi pers, Minggu (2/3/2025).

“Partai Buruh dan KSPI Mengungkapkan, saya ulangi, Partai Buruh dan KSPI Mengungkapkan Pengurangan Tenaga Kerja karyawan Sritex Disekitar 8.400 pekerja,” paparnya.

Ilegalnya Pengurangan Tenaga Kerja Sritex tidak didahului Bersama mekanisme Bipartit dan tidak menempuh jalur Tripartit atau melibatkan pegawai perantara, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.

Di mekanisme Bipartit sendiri, penyelesaian Pengurangan Tenaga Kerja mengedepankan perundingan Antara pekerja dan pengusaha. Perundingan ini dilakukan Bersama prinsip musyawarah Sebagai mencapai mufakat. Proses diatur Di keputusan MK.

Sayangnya tahapan tersebut dinilai Said Iqbal tidak ditempuh Bersama manajemen Sritex. Justru para karyawan diminta Sebagai mendaftarkan Pengurangan Tenaga Kerja.

“Di Di keputusan MK, mekanisme Pengurangan Tenaga Kerja itu dimulai Bersama Bipartit. Nah, Bipartit itu ada notulennya. Pertanyaannya, mari kita lihat, ada nggak notulen hasil perundingan Antara Serikat Pekerja Sritex dan pimpinan perusahaan? Ada nggak? Nah, yang kita lihat, langsung karyawan orang per orang diminta Sebagai mendaftar Pengurangan Tenaga Kerja,” paparnya.

“Pengurangan Tenaga Kerja itu mendaftar, nggak ada Bipartit. Kalau apa benar yang terjadi Bersama mendaftar Pengurangan Tenaga Kerja itu ada intimidasi,” beber dia.