Kemendagri Kaji Revisi Aturantertulis Pemerintah Lokasi Sebagai Sinkronisasi Aturantertulis

JAKARTA – Kementerian Di Negeri ( Kemendagri ) mengkaji revisi Aturantertulis Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lokasi (Aturantertulis Pemda). Hal itu dilakukan Di rangka singkronisasi Aturantertulis.

Urgensi revisi undang-undang pemda dipicu munculnya Aturantertulis Terbaru tentang minerba, Aturantertulis Cipta Kerja dan Aturantertulis tentang Keuangan Di pemerintah pusat dan pemerintah Lokasi. Selain hadirnya Aturantertulis terbaru yang menuntut perubahan Aturantertulis Pemda, juga adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan Institusi Ilmu Pemerintahan Di Negeri (IPDN), Halilul Khair mengupas soal ketidakselarasnya Di Aturantertulis Pemda Bersama tiga undang-undang terbaru tersebut.

“Awal dibentuknya Aturantertulis Pemda adalah Sebagai mengatur eksistensi Lokasi otonom. Yakni pengakuan Pada Kelompok Lokasi lokal Sebagai mereka menjadi badan hukum publik Sebagai mengatur dan mengurus diri sendiri. Artinya urusan-urusan tidak diputuskan Dari pusat semuanya tapi diputuskan Dari rakyat Hingga Lokasi,” katanya, Sabtu (26/10/2024).

Menurut Halilul, Aturantertulis Pemda itu mengatur Lokasi otonom, pemerintahan daerahnya, dan kewenangan yang boleh mereka lakukan serta pembiayaannya, personel hingga mengatur hubungan pusat dan Lokasi.

“Dari diberlakukannya mulai 2014 implementasinya sudah cukup baik. Pemerintah Lokasi punya kewenangan otonomi yang cukup baik dan Lokasi Lewat penyelenggaraan pemerintahan Lokasi Lewat Pemda dan DPRD sudah menjalankan fungsi sesuai Aturantertulis Pemda tersebut. Walaupun Di beberapa hal ada yang belum memuaskan dan belum memadai,” katanya.

Menurut Halilul, membicarakan Aturantertulis Pemda sama halnya Bersama Merundingkan dua pertiga Indonesia Sebab dua pertiga urusan Negeri itu ada Hingga Lokasi, kabupaten dan provinsi. “Merekalah sebenarnya yang Memberi pelayanan dasar, pelayanan kepada Kelompok,” kata Halilul.

Halilul mengatakan, hal yang belum maksimal adalah pelayanan jasa, jalan masih banyak yang rusak, SD-SMP-SMA angka partisipasi murninya belum memadai. Misal SMA angka partisipasi murninya Terbaru 62%. Lalu pelayanan air bersih/minum Terbaru 76%-79%.