Disorot Bermasalah, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang RPMK dan PP 28/2024

JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 Ke akhir Juli lalu, dan Ditengah menyusun sejumlah aturan turunan Untuk bentuk Rancangan Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keadaan (RPMK). Tetapi, proses penyusunan berbagai RPMK tersebut menuai polemik Ke berbagai sektor. Sejumlah pihak menyuarakan keberatan hingga penolakan Di substansi aturan yang Disorot tidak melibatkan dan juga tidak mengakomodir masukan, terutama Yang Berhubungan Didalam hal-hal yang mengatur bidang Ke luar Keadaan. Diketahui, PP tersebut dan RPMK turunannya memuat Syarat yang Ke luar kewenangan Kemenkes Ke berbagai sektor, Didalam Belajar kedokteran, Konsumsi-minuman, hingga tembakau .

Sejumlah ahli kedokteran yang tergabung Untuk Kelompok Peduli Belajar Kedokteran Nusantara (KP2KN) menyoroti pemilihan ketua Kolegium Keadaan Indonesia yang diatur Untuk surat pengumuman No. KP.01.02/A/5105/2024, yang ditandatangani Dari Sekjen Kemenkes atas nama Menkes Ke 23 September 2024.

Menkes Disorot keliru melaksanakan kewenangannya Untuk mengatur mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta tata kerja Kolegium Keadaan Indonesia, sebagaimana diatur Untuk Pasal 711 PP No. 28 Tahun 2024. Atas dasar itu, KP2KN mendesak agar Menkes menghentikan proses pemilihan ketua, wakil ketua, dan anggota Kolegium Keadaan Indonesia Lantaran Disorot mencampuradukkan proses pembentukan Kolegium disiplin ilmu Keadaan.

KP2KN juga menuntut pencabutan Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keadaan (PMK) No. 12/2024, yang Disorot menyelundupkan proses pembentukan kolegium Melewati pemilihan tersebut. Mereka menilai aturan tersebut bertentangan Didalam Aturantertulis Nomor 17 Tahun 2023 dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, serta tidak sesuai Didalam prinsip musyawarah mufakat yang lazim digunakan Untuk pemilihan ketua dan anggota kolegium kedokteran.

Sambil, persoalan cacat aturan inisiatif Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keadaan juga disampaikan Dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). Mereka secara tegas menolak Rancangan Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keadaan (RPMK) yang diusulkan Dari Kementerian Keadaan sebagai tindak lanjut Didalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Diketahui, aturan ini memuat Syarat kemasan rokok polos tanpa merek yang ditentang banyak pihak. APTI menilai Syarat tentang kemasan rokok polos tanpa merek Untuk RPMK Berencana merugikan industri tembakau, termasuk petani, dan mendesak pemerintah Untuk meninjau ulang RPMK serta PP 28/2024.

Sekretaris Jenderal APTI, Kusnasi Mudi Berkata bahwa regulasi ini mengancam mata pencaharian 2,5 juta petani tembakau yang sangat bergantung Ke industri tersebut. Menurutnya, ada keterkaitan yang kuat Ditengah sektor hulu dan hilir Untuk ekosistem pertembakauan, dan jika sektor hilir ditekan, petani Berencana terkena dampaknya. “Jika hilirnya terus ditekan, Ke hulunya ada petani yang terdampak,” ujar dia, dikutip Senin (7/10/2024).

Mudi juga menyoroti usulan pelarangan total iklan produk tembakau dan kemasan polos Untuk PP 28/2024 yang dinilai sebagai upaya sistematis Untuk menerapkan regulasi mirip Didalam Negeri-Negeri yang meratifikasi Framework Convention for Tobacco Control (FCTC).

Dia menegaskan bahwa pengesahan RPMK Berencana mengancam mata pencaharian petani tembakau. Mudi menilai petani tidak Berencana Tenteram bercocok tanam dan mencari nafkah, jika secara terbuka ada upaya sistematis dan masif yang Berencana segera mengubah aturan pertembakauan Indonesia Agar menjegal sumber nafkah Untuk jutaan Kelompok. “Mengesahkan RPMK sama saja Didalam menjegal petani mencari nafkah,” kata dia. paparnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gaprindo, Benny Wachjudi turut mendesak agar pemerintah bisa melihat Komentar Di Rancangan Permenkes dan beleid PP 28/2024 yang muncul Didalam kalangan Kelompok sebagai hal penting. Apalagi, Komentar ini Lebih mengemuka Lantaran Sebelumnya PP tersebut ditandatangani Dari Ri Joko Widodo (Jokowi), tidak ada koordinasi yang baik Didalam beberapa kementerian Yang Berhubungan Didalam. “Kemenkes terkesan membuat keputusan sepihak, dan ini sangat disesalkan Dari kami,” ujarnya.

Benny menegaskan, kendati kalangan pengusaha sepakat Didalam tujuan Untuk Meningkatkan Keadaan Kelompok, pendekatan yang diambil tidak bisa hanya melibatkan aspek Keadaan atau industri saja. “Kita perlu duduk bersama Untuk Menyoroti Permasalahan ini secara komprehensif,” tambahnya.

Didalam sudut pandang industri, beberapa pasal Untuk PP ini dinilai perlu direview. Ke Samping Itu, Benny juga menyarankan agar proses penyusunan Rancangan Permenkes sebaiknya dihentikan sampai ada pejabat Pembantu Presiden Pembantu Presiden yang Terbaru. Ia berharap Menkes yang Terbaru nantinya Berencana membuka ruang diskusi yang mengakomodir masukan berbagai pihak, terutama tenaga kerja dan industri terdampak.