Perubahan bentuk Bantuan Pemerintah BBM Di Dukungan langsung tunai (Bantuan Pemerintah) ditanggapi skeptis Didalam ekonom. FOTO/Ilustrasi
Dia menilai, pemberian Bantuan Pemerintah tidak cukup Sebagai menopang kebutuhan hidup Komunitas, Sambil pengurangan Bantuan Pemerintah BBM justru Berpotensi Sebagai Meningkatkan biaya transportasi, yang Di akhirnya Merangsang naik Ketidakstabilan Ekonomi.
“Bantuan Pemerintah tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah stabilisasi harga agar tidak terjadi kenaikan Ketidakstabilan Ekonomi. Pengurangan Bantuan Pemerintah BBM Berpotensi Sebagai Meningkatkan biaya transportasi yang Berencana Meningkatkan Ketidakstabilan Ekonomi. Pelemahan daya beli telah terjadi Di 5 bulan berturut turut,” katanya Di dihubungi, Sabtu (5/10/2024).
Esther menyebutkan, beberapa Ketidakstabilan Ekonomi berdasarkan kelompok pengeluaran masih Di atas Ketidakstabilan Ekonomi umum. Ketidakstabilan Ekonomi transportasi Malahan sangat tinggi dan mengkhawatirkan Sebab menjadi salah satu penyebab memburuknya daya beli. Sebab itu, Esther mengatakan tidak heran jika jumlah kelas menengah terus turun.
Dirinya pun menekankan pentingnya menurunkan suku bunga dan gunakan instrumen moneter seperti giro wajib minimun. Penanaman Modal Asing Aturan moneter juga menurutnya harus fokus Di stabilitas harga bukan hanya Nilai Mata Uang.
“Stabilitas harga tidak hanya Di level nasional tapi juga Di level Lokasi Sebab karakteristik Ketidakstabilan Ekonomi regional setiap Lokasi berbeda. Akumulasi surplus sebesar Rp312 triliun seharusnya bisa digunakan Sebagai intervensi Aturan moneter Sebagai stabilisasi harga sampai Di Lokasi,” tandasnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Perubahan Bantuan Pemerintah BBM Di Bantuan Pemerintah Ditanggapi Skeptis, Ini Alasannya
