Kisruh Munaslub Kadin, Arsjad Rasjid Surati Jokowi

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2021 – 2026 Arsjad Rasjid menyampaikan bahwa dirinya telah menyurati Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut meminta agar pemerintah bersikap Yang Berhubungan Bersama kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Surat ini juga sebagai tindaklanjut Di pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.

“Kami sudah menyurati Kepala Negara Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” kata Arsjad Di keterangannya, Minggu (15/9/2024).

Dia menambahkan, Di keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Lantaran itu, pihaknya memohon Pemberian pemerintah Sebagai Menyediakan atensi Pada kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon Pemberian pemerintah sebagai pengawas sesuai Bersama Undang-Undang No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 Sebagai memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Diketahui, Di konferensi pers yang digelar Minggu (15/9), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Yukki Hanafi mengatakan, Munaslub tidak sesuai Bersama Syarat AD ART Kadin Indonesia dan sangat sarat Bersama rekayasa.

“Sudah terang benderang Ke Munaslub kemarin, ketua umumnya ada Hingga tempat lain, tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Contohnya Di Papua, Kalbar. Ketua umumnya padahal ibu, ternyata yang hadir Hingga sana laki-laki, bapa-bapa. Ini sangat jelas direkayasa,” katanya.

Ketua Umum Kadin Maluku Utara M.A.S Latuconsina mengatakan, pihaknya menamakan Munaslub tersebut sebagai gerakan kudeta, Lantaran Munaslub tersebut tidak memenuhi unsur sesuai tahapan dan aturan Di AD ART Kadin Indonesia.

“Teman-teman yang hadir Hingga sana tidak memenuhi kuorum, tidak sesuai Bersama AD ART yang tertuang Di Keppres No 18 tahun 2022,” ungkap dia.

Sambil Itu, Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara menegaskan, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan harus bergandengan tangan Bersama pemerintah Sebagai mencapai Perkembangan ekonomi 2045. Tetapi, Di hal kepemimpinan Hingga Kadin dan Munaslub, kedua hal tersebut harus sesuai Bersama Syarat dan undang-undang.

“21 Kadin Provinsi telah Membahas sikap dan Mengungkapkan bahwa Munaslub kemarin adalah perbuatan melanggar hukum, mencabik-cabik organisasi, dan perbuatan makar Pada pengurus yang sah. Kami hadir Lantaran sayang Pada Kadin dan bersama-sama ingin berjalan bersama pemerintah Sebagai ekonomi Indonesia,” jelas dia.