Luhut Klaim 94% Pembeli BBM Dukungan Pemerintah Pertalite dan Solar Orang Kaya

JAKARTA – Pembantu Ri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Asing (Mekon Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan hingga Di ini penyaluran Bahan Bakar Mineral (BBM) Dukungan Pemerintah jenis Pertalite dan Solar belum tepat sasaran.

Malahan dirinya memproyeksikan hanya 6% penerima Dukungan Pemerintah BBM yang tepat sasaran. Sambil Itu sisanya, 94% merupakan golongan orang kaya.

“Dari Sebab Itu yang kena itu sebenarnya 6-7% tapi yang kena itu orang-orang berada seperti saya, ya nggak fair dong saya disubsidi Dari pemerintah,” jelasnya Di Peristiwa Indonesia International Sustainability Forum (ISF) Ke JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Baca Juga: Luhut Sebut SPBU Bakal Pakai AI, Kendaraan Pribadi Orang Kaya Bisa Ditolak

Pembantu Ri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Sebelumnya telah melarang Kelompok kelas menengah menggunakan Bahan Bakar Energi (BBM) Dukungan Pemerintah. Hal itu sejalan Di Wacana pemerintah agar BBM Dukungan Pemerintah bisa lebih tepat sasaran.

“Kalau yang berhak Merasakan Dukungan Pemerintah itu kan Kelompok mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah Di bawa. Kalau kita kaya, kita masih Merasakan BBM bersubdidi, apa kata dunia bos?,” jelasnya.

Dia memastikan bahwa Di Di pemilik kendaraan mewah tidak lagi bisa menikmati BBM Dukungan Pemerintah. Salah satunya, Di menerbitkan Peraturan Pembantu Ri ESDM Di waktu Didekat.

Di aturan itu nantinya Akansegera terungkap siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Energi (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Dukungan Pemerintah.

Baca Juga: Luhut Buka-Bukaan Soal Pengetatan BBM 1 Oktober 2024, Begini Katanya

Bahlil pun memastikan, pelaksanaan aturan ini rencananya Akansegera diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 mendatang. Memang rencananya begitu (1 Oktober). Sebab begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu Untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” urainya. “Dari Sebab Itu jangan lagi Kendaraan Pribadi-Kendaraan Pribadi mewah pakai Produk Dukungan Pemerintah,” tutup Bahlil.