Tebusan Ransomware Pusat Data Nasional Rp131 Miliar, Pemerintah Ogah Bayar

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah tidak Berencana membayar atau memenuhi Keinginan senilai USD8 juta atau Rp131 miliar yang diajukan pihak Striker Pusat Data Nasional Sambil (PDNS) 2.

“Nggak, nggak, nggak Berencana. Tidak Berencana,” tegas Budi Arie kepada wartawan usai Hadir Untuk Sidang Pembantu Presiden Kerja Paripurna tentang Perekonomian Hingga Istana Kepresidenan Jakarta, Senin kemarin.

Budi mengatakan, Di ini pusat layanan publik sudah bisa diatasi. Serangan Mikroba ransomware yang ditujukan kepada PDNS 2, kata dia, Di dievaluasi.

“Kita evaluasi, BSSN Lagi forensik,” kata dia seperti dilansir Untuk Di.

Budi juga menekankan bahwa serangan bukan dilakukan Pada PDN, melainkan Pada PDNS 2.

“Supaya teman-teman media jangan salah, ini bukan PDN tapi PDNS 2 yang ada Hingga Surabaya. Bukan Pusat Data Nasional. Sebab Lagi dibangun PDN-nya maka kita gunakan yang Sambil Hingga Surabaya,” kata dia.

Lebih jauh Yang Terkait Didalam Perlindungan data Kelompok atas serangan tersebut, Budi Arie mengatakan bahwa pemerintah Berencana terus menjaga data-data Kelompok.

Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian secara terpisah menyampaikan bahwa gangguan yang terjadi Ke Pusat Data Nasional Sambil (PDNS) 2 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan Kelompok Sebelum 20 Juni 2024 adalah akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama Braincipher.

“Ransomware ini adalah Pembaruan terbaru Untuk ransomware lockbit 3.0. Karena Itu memang ransomware ini dikembangkan terus. Ini kami lihat Untuk sample Sesudah dilakukan forensik Untuk Badan Siber dan Sandi Bangsa (BSSN),” kata Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian Hingga Jakarta.

Hinsa menyebutkan bahwa pemerintah Melewati koordinasi Kementerian Kominfo, BSSN, Cyber Crime Polri, dan Telkomsigma Di ini terus menelusuri serangansibertersebut.

(dan)